sentralsoal.com - Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan contoh soal sistem hukum nasional dilengkapi dengan kunci jawaban terbaru dalam mata pelajaran PKn kelas VIII revisi terbaru. Harapannya, contoh soal yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari contoh soal sistem hukum nasional dilengkapi dengan kunci jawaban terbaru dalam mata pelajaran PKn kelas VIII revisi terbaru.
Gambar: freepik.com
1. Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam pergaulan manusia, adalah pengertian dari ....
A. Sanksi
B. Norma
C. Hukum
D. Asas
2. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah ....
A. Polisi menggunakan jalur busway
B. Membayar pajak tepat pada waktunya
C. Membuang sampah pada tempatnya
D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya
3. Berikut ini yang tidak termasuk unsur-unsur hukum, yaitu ....
A. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
B. peraturan dibuat oleh lembaga resmi/wajib
C. peraturan yang bersifat memaksa
D. peraturan yang hanya mengikat masyarakat tertentu saja
4. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
A. tinggi
B. umum
C. militer
D. agama
5. Adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap orang merupakan ....
A. unsur hukum
B. ciri hukum
C. tujuan hukum
D. penggolongan hukum
6. Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan ....
A. yurisprodensi
B. doktrin
C. kebiasaan
D. traktat
7. Berikut ini yang tidak termasuk penggolongan hukum menurut sumbernya adalah ....
A. hukum karma
B. hukum adat
C. hukum yurisprudensi
D. hukum traktaat
8. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan ....
A. mahkamah militer
B. militer
C. tata usaha negara
D. umum
9. Hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal adalah pengertian hukum menurut tempat berlakunya, yaitu ....
A. hukum nasional
B. hukum internasional
C. hukum regional
D. hukum asing
10. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat ....
A. universal
B. sementara
C. fleksibel
D. mengikat
11. Yang tidak termasuk dalam contoh hukum publik yaitu ....
A. hukum pidana
B. hukum administrasi negara
C. hukum tata negara
D. hukum perdata
12. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi
2) berani memberikan uang kepada aparat 3) menghindari sikap dan perilaku KKN
4) berani mengatakan kebenaran
5) melaporkan bila mendapati praktek uang
Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah ....
A. 2-3-5
B. 1-2-3
C. 3-4-5
D. 2-3-4
13. Maraknya kasus pencurian, pembunuhan, dan peredaran serta penggunaan narkoba di Indonesia telah melanggar hukum yang berlaku, yaitu ....
A. hukum perdata
B. hukum dagang
C. hukum pidana
D. hukum administrasi negara
14. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ....
A. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
B. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku
C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
D. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif
15. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah ....
A. Undang-undang
B. Peraturan Presiden
C. TAP MPR
D. Pancasila
16. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah ....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan tinggi
D. Mahkamah Konstitusi
17. Tujuan dari sistem peradilan ialah ....
A. mewujudkan ketimpangan hukum
B. mewujudkan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah
C. mewujudkan keadilan hukum
D. mewujudkan kesengsaraan masyarakat
18. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk ....
A. Lembaga Swadaya Masyarakat
B. Mahkamah Konstitusi
C. Lembaga Peradilan
D. Peradilan Umum
19. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu merupakan pengertian hukum menurut ....
A. Immanuel Kant
B. Leon Duguit
C. E. M. Mayers
D. J. C. T. Simorangkir
20. Perhatikan kasus berikut ini!
1) Mendirikan bangunan tanpa izin
2) Penipuan terhadap calon pegawai
3) Transaksi obat terlarang
4) Mencuri barang
5) Tidak membayar kontrakan
Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah nomor ....
A. 2, 4, dan 5
B. 1, 3, dan 5
C. 1, 2, dan 3
D. 2, 3, dan 4
21. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah ....
A. Traktat dan Yurisprodensi
B. Tertulis dan tidak tertulis
C. Lokal dan internasional
D. Objektif dan subjektif
22. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara ....
A. mempunyai hak dan kewajiban
B. wajib taat dan patuh terhadap hukum
C. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan
D. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
23. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 bagian ....
A. Pembukaan
B. Batang tubuh
C. Aturan tambahan
D. Aturan peralihan
24. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan ....
A. Militer tinggi
B. Militer pusat
C. Militer kasasi
D. militer utama
25. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
A. Umum
B. Agama
C. Militer
D. Negeri
26. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah ....
A. Undang-Undang
B. Ketetapan MPR
C. UUD 1945
D. peraturan pemerintah
27. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hukum bersifat ....
A. Fleksibel
B. Mendesak
C. Sementara
D. Mengikat
28. Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi ....
A. Hukum material dan hukum formal
B. Hukum tertulis dan tidak tertulis
C. ius constituendum, Ius constitutum, dan hukum antarwaktu
D. Hukum lokal, nasional, dan internasional
29. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah ....
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri
C. Pengadilan militer
D. Komisi Yudisial
30. Fungsi pengadilan negeri adalah ....
A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk
B. Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama
C. Mengadili setiap perkara pidana maupun perdata di tingkat banding
D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah
31. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk ....
A. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
B. Memutus peradilan tingkat kasasi
C. Mengangkat memberhentikan hakim
D. Menguji secara material UUD NRI Tahun 1945
32. Salah satu jenis hukum politik adalah hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur…
A. Cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara
B. Akibat-akibat hubungan antarkeluarga tentang harta benda seseorang yang meninggal
C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pelaksanaannya oleh alat-alat perlengkapan negara
D. Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dikenakan hukuman yang tegas
33. Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan ....
A. Negeri
B. Tinggi
C. Agama
D. Militer
34. Perhatian pernyataan-pernyataan berikut!
1) hukum dikatakan memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.
2) Hukum dikatakan memikat karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenal sanksi yang tegas.
3) Hukum dikatakan memaksa karena bagi siapa saja yang melanggar akan dikenai sanksi tegas.
4) Hukum dikatakan mengikat karena harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga tanpa kecuali
Pernyataan yang benar ditunjukan pada nomor ....
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 4)
C. 2) dan 3)
D. 3) dan 4)
35. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
A. Hankam, politik dan sosial
B. Sosial, politik dan ekonomi
C. Ekonomi, politik dan budaya
D. Sosial, ekonomi dan function publik
36. Perhatian teori tujuan hukum berikut!
1) Tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan.
2) Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.
3) Tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat.
4) Tujuan hukum adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.
5) Tujuan hukum adalah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, yaitu dengan memberikan kebahagiaan dan kenikmatan.
Tujuan hukum berdasarkan teori utilitas ditunjukan pada nomor ....
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 5)
37. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut ....
A. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
B. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislative
D. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
38. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan disebut hukum ....
A. Pidana
B. Perdata
C. Dagang
D. Formal
39. MA sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir hal ini merupakan kekuasaan bidang ....
A. Pengaawasan
B. Pemberi nasehat
C. Pengamanan
D. Peradilan
40. Perhatian macam-macam hukum berikut!
1) Hukum tertulis
2) Hukum tidak tertulis
Macam-macam hukum diatas digolongkan berdasarkan ....
A. Sifatnya
B. Fungsinya
C. Wilayah berlakunya
D. Bentuknya
41. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendapat ini menurut ....
A. Utrecht
B. S.M. Amin, SH
C. Immanuel Kant
D. Leon Duguit
42. Pada umumnya hakim melakukan penapsiran-penapsiran pada saat hendak membuat yurisprudensi. Adapun metode penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat saat ini disebut penafsiran ....
A. Historis
B. Autentik
C. Sistematis
D. Teleologis
43. Suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara untuk kepentingan pribadi, golongan atau orang lain adalah ....
A. korupsi
B. kolusi
C. nepotisme
D. manipulasi
44. Pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia adalah ....
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Pengadilan Tinggi
45. Undang-Undang tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi adalah ....
A. UU No. 20 Tahun 2001
B. UU No. 1 Tahun 1974
C. UU No. 28 Tahun 1999
D. UU No. 31 Tahun 2002
46. Perhatian ciri-ciri berikut!
1) Alat negara yang berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayanan masyarakat
2) melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam prosedur peradilan.
Alat kelengkapan peradilan yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di atas adalah ....
A. Jaksa
B. Hakim
C. Polisi
D. Pengacara
47. Komisi yang mempunyai tugas memberantas korupsi adalah ....
A. KPK
B. KPKPN
C. LSM
D. KKN
48. Perhatian macam-macam pengadilan Berikut!
1) pengadilan militer
2) pengadilan militer negeri
3) pengadilan militer tinggi
4) pengadilan militer utama
5) pengadilan militer pertemuan
Diantara pengadilan-pengadilan di atas, yang bukan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ditunjukkan pada nomor ....
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 4)
49. Ada hukum tertulis dan tidak tertulis, penggolongan hukum ini berdasarkan ....
A. wilayah berlakunya
B. waktu
C. pribadi yang di atur
D. wujudnya
50. Dalam rangka mewujudkan lembaga peradilan dan lemabaga penegak hukum lainya yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain, maka dibentuklah ...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah konstitus
C. Komisi yudisial
D. Pengadilan ad hoc
51. Pengadilan tingkat pertama adalah ....
A. pengadilan negari
B. pengadilan tinggi
C. pengadilan militer
D. MA
52. Perhatian ciri-ciri berikut!
1) Diatur dalam UUD 1945 pasal 24c
2) Diatur dalam UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 tahun 2003.
3) Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Lembaga negara yang dimaksud berdasarkan ciri-ciri di atas adalah ....
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. DPR
53. Pengajuan perkara dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi disebut ....
A. banding
B. kasasi
C. grasi
D. remisi
54. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah ....
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
55. Fungsi hukum pada dasarnya adalah ....
A. melindungi kepentingan manusia
B. menciptakan keamanan
C. mengatur pergaulan
D. menumbuhkan kesadaran hukum
56. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah ....
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
57. Pembagian waris yang dilakukan dalam suatu keluarga termasuk hukum ...
A. formal
B. material
C. pidana
D. perdata
58. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku
59. Sumber hukum yang dikenal dari bentuknya disebut ....
A. sumber hukum formal
B. sumber hukum material
C. sumber hukum tertulis
D. sumber hukum tak tertulis
60. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah ....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
61. Hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif disebut ....
A. ius constituendum
B. hukum insidentil
C. ius constitutum
D. hukum publik
62. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah ....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
63. Hukum yang berisi perintah dan larangan adalah ....
A. hukum acara
B. hukum formal
C. hukum insidentil
D. hukum material
64. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak ....
A. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi
C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
D. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
65. Menurut Grotius, sumber hukum material adalah ....
A. nilai kesusilaan
B. kehendak kesusilaan
C. kehendak Tuhan
D. jiwa bangsa
66. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ....
A. Bank Perkreditan Rakyat
B. Universitas Gajah Mada
C. Lembaga penelitian
D. Karang Taruna
67. Perkara-perkara yang menyangkut soal nikah, talak, rujuk, diselesaikan pada peradilan ....
A. umum negeri
B. peradilan adat
C. tata usaha negara
D. khusus agama
68. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari ....
A. S.M.Amin SH
B. Jeremy Pope
C. Prof.Mr.E.M.Mayers
D. Utrech
69. Keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara ialah ....
A. hukum negara
B. hukum nasional
C. hukum internasional
D. hukum publik
70. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah ....
A. golongan karya
B. lembaga swadaya masyarakat
C. lembaga riset
D. perguruan tinggi
71. Hukum yang berlaku disuatu negara yaitu hukum ....
A. Internasional
B. Asing
C. Nasional
D. Gereja
72. Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah ....
A. lembaga peradilan
B. partai politik
C. media masa
D. lembaga negara
73. Menurut bentuknya hukum dibagi menjadi dua, yaitu ....
A. Hukum Pidato dan Lisan
B. Hukum Lisan dan Tertulis
C. Hukum Tertulis dan Tidak tertulis
D. Hukum Lisan dan Tidak tertulis
74. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ....
A. persaudaraan
B. hukuman
C. keagamaan
D. kekeluargaan
75. Hukum menurut sumbernya, hukum yang berbentuk putusan hakim yaitu putusan ....
A. Hukum Kebiasaan
B. Hukum Traktat
C. Hukum UU
D. Hukum Yurispudensi
76. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama ....
A. 30 hari
B. 10 hari
C. 20 hari
D. 15 hari
77. Kesadaran hukum dilingkungan keluarga antara lain, kecuali ....
A. Menghiraukan nasihat orang tua
B. Menaati peraturan keluarga
C. Selalu menjaga nama baik keluarga
D. Mendengarkan nasehat orang tua
78. Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam ....
A. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat
B. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat
D. merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi
79. Hukum yang berlaku dinegara lain yaitu hukum ....
A. Asing
B. Internasional
C. Nasional
D. Gereja
80. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang ....
A. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat
B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
81. Menurut sifatnya, salah satu hukum menurut sifatnya yaitu ....
A. Hukum subyektif
B. Hukum obyektif
C. Hukum tidak memaksa
D. Hukum memaksa
82. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah ....
A. Asas-asas konsistensi
B. Kesadaran Hukum
C. Kebudayaan
D. Perkembangan masyarakat
83. Perhatikan uraian berikut!
1) Adanya sanksi yang tegas terhadap para pelanggar
2) Peraturan itu dibuat oleh suatu badan resmi yang berwenang
3) Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulannya
4) Peraturan itu bersifat memaksa
Pernyataan tersebut merupakan ....
A. Sifat Hukum
B. Ciri-ciri Hukum
C. Tujuan Hukum
D. Unsur-unsur Hukum
84. Contoh tindak pidana pelangaran adalah ....
A. Melangar susila
B. Makar
C. Menodai bendera
D. Menghina Presiden
85. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal ....
A. 110
B. 106
C. 108
D. 107